BANJARBARU — Sekda Kota Banjarbaru, Sirajoni, memimpin langsung Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemkot Banjarbaru bulan Juli 2026. Agenda rapat yang digelar di Aula Gawi Sabarataan itu tidak hanya membahas soal pelayanan, tetapi juga sejumlah persoalan teknis yang langsung bersentuhan dengan warga.
Dalam sambutannya, Sirajoni menekankan bahwa seluruh aparatur harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. "Seluruh aparatur pemerintah harus mampu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan, perencanaan, hingga pelaksanaan program," ujar alumnus STPDN itu.
Tiga Persoalan Lapangan yang Dibahas: Parkir, Antrean SPBU, dan LPG
Rapat koordinasi ini tidak hanya berisi arahan normatif. Sekda juga mengupas tiga persoalan pelayanan yang kerap dikeluhkan warga. Pertama, penataan parkir di titik-titik rawan kemacetan. Kedua, kemacetan akibat antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Ketiga, pengawasan distribusi LPG bersubsidi agar tepat sasaran.
Persoalan-persoalan ini, menurut Sirajoni, harus segera dicarikan solusi konkret oleh masing-masing perangkat daerah. Ia meminta agar koordinasi antarinstansi diperkuat, bukan malah berjalan sendiri-sendiri.
Infrastruktur Tetap Prioritas, Harus Selaras dengan Rencana Nasional
Di luar persoalan pelayanan harian, Sekda Banjarbaru juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Menurutnya, infrastruktur yang baik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat konektivitas antarwilayah. "Seluruh kebijakan daerah harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional," tegasnya.
Ia memastikan bahwa arah pembangunan Banjarbaru tidak boleh melenceng dari agenda nasional. Sinkronisasi ini penting agar program-program pusat dan daerah berjalan beriringan, tidak tumpang tindih, dan efektif dalam penggunaannya.
Tata Kelola Bersih: Belanjakan Anggaran Secara Jujur
Sirajoni juga menyoroti soal tata kelola pemerintahan. Ia mengingatkan pentingnya prinsip bersih dan akuntabel sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Prinsip utama pemerintahan adalah berbuat kebenaran dan belanjakan anggaran secara jujur. Pejabat tidak perlu ragu mengambil keputusan selama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ucapnya.
Pesan ini disampaikan di tengah upaya Pemkot Banjarbaru untuk memperkuat integritas aparatur. Sirajoni meminta para pejabat tidak takut mengambil keputusan, asalkan prosedur dan aturan hukum dipatuhi secara ketat.
Rapat koordinasi ini menjadi agenda rutin bulanan yang digelar Pemkot Banjarbaru. Selain mengevaluasi capaian, forum ini juga menjadi ajang untuk menyelaraskan program kerja antarperangkat daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
