KALIMANTAN SELATAN — Anggota Komisi I DPR RI menyoroti keras metode pelatihan bagi calon pengelola koperasi desa yang dinilai terlalu mengedepankan latihan fisik ala militer. Sorotan ini mengemuka setelah dua orang peserta dikabarkan meninggal dunia saat mengikuti program pembekalan tersebut.
“Calon pengelola koperasi desa lebih penting mendapatkan materi pengelolaan tempatnya bekerja, ketimbang latihan ala militer,” ujar seorang anggota Komisi I DPR dalam pernyataan resminya, kemarin.
Kurikulum Pelatihan yang Dianggap Keliru Prioritas
Menurut legislator yang membidangi pertahanan, intelijen, dan komunikasi itu, esensi dari pelatihan pengelola Kopdes seharusnya berkutat pada tata kelola keuangan, strategi pemasaran, dan administrasi koperasi. Latihan fisik yang keras dan berbau militerisasi dinilai tidak memberikan nilai tambah bagi kompetensi peserta dalam mengelola unit usaha desa.
“Kita sedang menyiapkan pengelola usaha, bukan tentara. Materi militer tidak akan membantu mereka menyusun neraca keuangan atau mengembangkan produk desa,” tegasnya.
Kronologi Kejadian dan Tuntutan Evaluasi
Belum ada rincian resmi dari pihak penyelenggara mengenai penyebab pasti meninggalnya dua orang peserta. Namun, dugaan sementara mengarah pada kelelahan fisik akibat intensitas latihan yang tinggi. Peristiwa ini memicu keprihatinan di DPR, khususnya di Komisi I yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan strategis pemerintah.
DPR meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama instansi terkait untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap modul pelatihan. “Evaluasi total harus dilakukan. Jika perlu, ganti seluruh format pelatihan yang tidak relevan dengan kebutuhan pengelolaan koperasi,” tambah anggota Komisi I tersebut.
Dampak Terhadap Program Kopdes Nasional
Program pembentukan koperasi desa merupakan salah satu proyek prioritas pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi di tingkat pedesaan. Ribuan calon pengelola telah direkrut dan menjalani pelatihan secara bertahap di berbagai daerah. Insiden ini berpotensi mengganggu jadwal dan kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Pemerintah sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden ini dan langkah tindak lanjut yang akan diambil. Publik menunggu apakah Kemendes PDTT akan me
