Ini bukan sekadar kekhawatiran futuristik. Dalam surat yang juga ditandatangani oleh Dario Amodei (Anthropic), Alexandr Wang (Meta), Mustafa Suleyman (Microsoft AI), serta sejumlah pakar keamanan nasional dan industri DNA sintetis, mereka memperingatkan bahwa kecepatan peningkatan kemampuan AI telah melampaui sistem pengamanan yang ada saat ini.
AI Kini Lebih Cerdas dari Doktor Virologi di Laboratorium
"Sistem AI saat ini sudah mengungguli virolog berlevel PhD dalam menjawab pertanyaan teknis tentang prosedur laboratorium di bidang keahlian mereka sendiri," tulis surat tersebut. Fakta ini menjadi alarm keras: batasan pengetahuan yang selama ini mencegah aktor jahat membuat senjata biologis secara mandiri mulai terkikis.
Para penandatangan menekankan bahwa ancaman ini bukan hal baru, tapi percepatan teknologi AI-lah yang mengubah segalanya. Model-model bahasa besar (LLM) terbaru mampu merangkai langkah-langkah eksperimen biologi molekuler yang rumit—informasi yang dulu hanya bisa diakses oleh ilmuwan dengan pelatihan khusus dan akses laboratorium terbatas.
Kesenjangan Regulasi yang Membahayakan
Saat ini, tidak ada kewajiban hukum bagi produsen DNA sintetis di AS untuk memeriksa apakah urutan genetik yang dipesan bisa digunakan untuk merekayasa patogen berbahaya. Beberapa perusahaan besar memang sudah menerapkan pemeriksaan sukarela, tapi praktik ini belum merata dan tidak mengikat.
Surat terbuka itu mendesak agar aturan baru mewajibkan pengecekan "urutan yang mencurigakan" dan verifikasi legitimasi pelanggan sebelum setiap pengiriman. Tanpa aturan ini, celah keamanan terbuka lebar bagi aktor jahat—baik negara nakal, teroris, maupun individu dengan niat buruk—untuk memanfaatkan AI sebagai perancang dan DNA sintetis sebagai bahan baku.
Momen Langka Kebersamaan di Tengah Persaingan Sengit
"Ini adalah momen langka di mana para pemangku kepentingan yang biasanya saling berselisih bisa sepakat," bunyi pernyataan dalam surat tersebut. Mengingat rivalitas terbuka antara OpenAI dengan Google DeepMind, serta gugatan hukum antar perusahaan AI yang marak terjadi, konsensus semacam ini hampir tidak pernah terlihat sebelumnya.
Para CEO berharap kebersamaan ini bisa mendorong pembuat kebijakan mengambil tindakan tegas dan cepat. "Kami berharap para pembuat kebijakan akan menyambutnya dengan aksi yang menentukan," tulis mereka.
Apa Artinya bagi Indonesia?
Meski regulasi ini diajukan di Amerika Serikat, dampaknya bisa bersifat global. Indonesia, yang sedang giat mengembangkan riset bioteknologi dan kecerdasan buatan, perlu mencermati perkembangan ini. Tanpa kerangka pengawasan yang setara, risiko penyalahgunaan teknologi serupa di dalam negeri tetap mengintai—terutama mengingat akses ke layanan DNA sintetis lintas batas yang semakin mudah.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo dan Kementerian Kesehatan belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi surat ini. Namun, para pengamat keamanan siber dan bioetika di Tanah Air mulai mendorong diskusi awal tentang perlunya regulasi serupa yang disesuaikan dengan konteks lokal.
