KALIMANTAN SELATAN — Pemerintah menyiapkan empat paket insentif ekonomi yang akan disalurkan sebelum akhir 2026 untuk menopang daya beli masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Total sasaran mencakup puluhan juta penerima, mulai dari pembukaan rekening gratis bagi 25,16 juta orang hingga BSU Rp900.000 untuk 13,3 juta pekerja. Program ini juga dimaksudkan mengawal target pertumbuhan ekonomi 5,4% di APBN 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paket insentif tersebut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). Menurut Airlangga, insentif dirancang untuk memperkuat daya beli sekaligus menopang mobilitas masyarakat menyambut libur Nataru 2026/2027.
Realisasi pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III 2026 tercatat 5,45% secara kumulatif. Angka itu menjadi dasar pemerintah tetap mengejar target 5,4% pada APBN 2026 melalui belanja yang diarahkan ke rumah tangga berpendapatan rendah.
Program pertama adalah pembukaan rekening perbankan gratis dengan saldo awal Rp50.000 bagi WNI berusia 17 tahun ke atas yang berada di desil 1 hingga 4. Pemerintah menargetkan bantuan ini menjangkau 25,16 juta penduduk dan diluncurkan sebelum akhir 2026.
"Rekening gratis masih dalam pematangan. Dalam dua bulan ini akan direalisasikan," ujar Airlangga kepada awak media.
Skema ini menyasar kelompok yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan formal. Bagi perbankan, program tersebut berpotensi menambah basis nasabah baru di segmen mikro, meski nilai saldo awalnya relatif kecil.
Insentif kedua berupa penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram per keluarga setiap bulan. Sasaran program ini 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada desil 1 hingga 4 untuk periode Oktober sampai Desember 2026.
Bantuan pangan menjadi instrumen yang paling cepat menjangkau rumah tangga karena tidak memerlukan rekening bank. Penyalurannya biasanya melibatkan Bulog dan pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan.
Insentif ketiga adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai total Rp900.000 bagi 13,3 juta pekerja. Nominal itu diberikan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan dan dibayarkan langsung sekaligus.
Syarat penerima adalah pekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta atau di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Data penerima akan disaring dari basis BPJS Ketenagakerjaan, mengikuti pola penyaluran BSU pada periode sebelumnya.
Bagi dunia usaha, BSU memberi ruang bagi pengusaha untuk menahan laju pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya. Pekerja di sektor tekstil, alas kaki, dan perdagangan ritel menjadi kelompok yang paling terdampak pelemahan daya beli sepanjang 2026.
Insentif keempat adalah pembebasan PPN tiket pesawat untuk mendorong mobilitas selama libur Nataru. Kebijakan ini menyasar maskapai dan konsumen langsung, dengan harapan volume penumpang domestik naik pada Desember 2026.
Empat program tersebut menambah deretan belanja pemerintah di kuartal IV 2026. Bagi investor, perhatian utama ada pada kecepatan realisasi anggaran karena penyaluran yang mundur ke awal 2027 akan mengurangi dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga tahun ini.
Pemerintah belum merinci total nilai anggaran keempat insentif. Airlangga hanya memastikan penyaluran dimulai sebelum tutup tahun, dengan rekening gratis sebagai program yang paling dikebut karena masih dalam tahap pematangan teknis bersama perbankan.