KALIMANTAN SELATAN — Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan kritik yang terus menerpa dirinya, termasuk soal hubungan diplomatik dengan pemimpin negara adidaya dan frekuensi perjalanan ke luar negeri. Namun ia menegaskan tidak mempermasalahkan hal tersebut.
"Sekarang saya baik sama Presiden Putin, baik saya. Tapi saya baik juga sama Presiden Trump. Di sini saya disalahkan di situ saya disalahkan. Tapi enggak ada masalah," kata Prabowo saat menghadiri pembukaan Munas XVIII HIPMI di Hotel Novotel, Lampung, Rabu (10/6/2026).
Prabowo menegaskan politik luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif atau nonblok. Menurut dia, Indonesia bersahabat dengan semua negara dan tidak ingin terlibat dalam pakta militer siapa pun.
"Politik luar negeri Indonesia adalah politik non aligned, politik non-blok. Kita bersahabat sama semua negara, kita bersahabat sama semua kekuatan, kita tidak mau terlibat dengan pakta-pakta militer siapa pun," jelasnya.
Ia menambahkan, sejak menerima mandat sebagai presiden, ia langsung menggariskan politik luar negeri melanjutkan politik nonblok dan bebas aktif. "Begitu saya menerima mandat sebagai Presiden, saya langsung gariskan politik luar negeri kita meneruskan politik non aligned, politik non-blok, politik bebas aktif," sambung Prabowo.
Prabowo mengungkapkan prinsip yang dipegangnya adalah 1.000 kawan terlalu sedikit dan satu lawan terlalu banyak. Meski mendapat kritik dari sejumlah pihak, ia menegaskan tidak akan ragu selama kebijakannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.
"Saudara-saudara noise selalu ada yang penting kita yakin garis kita di mana. Selama saya yakin saya kerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia selamanya saya tidak ragu-ragu," pungkas Prabowo.
Pernyataan Prabowo ini muncul di tengah dinamika geopolitik global yang memanas. Hubungan baik dengan dua pemimpin negara yang kerap berseberangan secara kepentingan—Rusia dan AS—menjadi ujian bagi konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Sejumlah pengamat menilai langkah Prabowo menjaga komunikasi dengan kedua kubu merupakan strategi rasional di tengah persaingan pengaruh antara blok Barat dan Timur. Namun mereka juga mengingatkan perlunya kejelasan posisi Indonesia dalam isu-isu krusial seperti sanksi internasional dan konflik regional.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri mengenai tindak lanjut diplomatik dari hubungan personal yang disebutkan Prabowo. Publik menunggu apakah hubungan baik tersebut akan berujung pada kesepakatan konkret di bidang ekonomi atau pertahanan.