BALANGAN — Penurunan harga ini langsung terasa di kantong para petani yang menggantungkan hidup pada komoditas sawit. Alih-alih menikmati keuntungan, mereka justru mengeluhkan pendapatan yang terus tergerus oleh biaya operasional kebun yang tak kunjung mereda.
Kondisi ini membuat sejumlah pekebuk di Balangan mulai mengerem aktivitas perawatan kebun. Pasalnya, biaya pembelian pupuk kini nyaris menyamai atau bahkan melebihi pendapatan dari hasil penjualan TBS yang terus merosot.
Para pekebun mengaku bahwa harga pupuk nonsubsidi di pasaran masih bertahan di level tinggi. Sementara itu, harga jual TBS yang hanya Rp1.200 per kilogram dinilai tidak lagi ekonomis untuk menutup biaya perawatan dan panen.
“Kami bingung, mau tidak mau tetap panen, tapi hasilnya habis untuk beli pupuk dan upah buruh,” ujar seorang pekebun di Kecamatan Halong, Balangan, beberapa waktu lalu. Kondisi ini dinilai kian berat karena sebagian besar pekebun di daerah itu adalah petani swadaya yang tidak memiliki kontrak harga tetap dengan pabrik.
Para pekebun berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menstabilkan harga TBS di tingkat petani. Mereka meminta agar Pemkab Balangan segera berkoordinasi dengan pabrik kelapa sawit (PKS) di wilayah tersebut untuk meninjau kembali mekanisme penetapan harga.
Selain itu, sejumlah petani juga mendorong agar program pupuk bersubsidi diperluas hingga ke perkebunan rakyat. Selama ini, alokasi pupuk subsidi lebih banyak menyasar sektor pangan, sementara pekebun sawit harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga selangit.
Balangan merupakan salah satu sentra produksi sawit di Kalimantan Selatan. Fluktuasi harga TBS yang ekstrem seperti saat ini tidak hanya memukul petani, tetapi juga menggerus perputaran uang di tingkat desa.
Penurunan pendapatan pekebun otomatis menurunkan daya beli mereka terhadap barang kebutuhan sehari-hari. Para pedagang di pasar tradisional pun ikut merasakan dampaknya karena omzet menurun drastis sejak harga sawit mulai anjlok beberapa pekan terakhir.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Balangan terkait langkah antisipasi penurunan harga sawit ini. Pekebun berharap pemerintah tidak tinggal diam melihat nasib mereka yang kian terpuruk.