BANJARMASIN — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pelatihan peningkatan kapasitas bagi tenaga fasilitator lapangan. Pesertanya adalah para bidan desa yang tersebar di 12 kecamatan prioritas.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di Banjarmasin, pekan lalu. Materi yang diberikan mencakup teknik advokasi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan pendataan akses air bersih di tingkat rumah tangga.
Kepala Dinas PUPR Kalsel melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Muhammad Rizali, mengatakan bidan dipilih karena mereka adalah garda terdepan yang bertemu ibu hamil dan balita setiap bulan di posyandu. “Merekalah yang paling paham kondisi sanitasi rumah warga, karena setiap kunjungan rumah, mereka lihat langsung jamban dan sumber air,” ujarnya.
Dua belas kecamatan yang menjadi sasaran tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Tapin. Wilayah-wilayah ini masuk kategori rawan stunting dan penyakit berbasis lingkungan.
Selama ini, program fasilitator lapangan hanya melibatkan kader kesehatan dari unsur masyarakat. Dengan melibatkan bidan desa, Dinas PUPR berharap advokasi perubahan perilaku bisa lebih efektif karena tenaga kesehatan ini memiliki kredibilitas di mata warga.
“Bidan tidak hanya mengedukasi, tapi juga mendata mana rumah yang belum punya jamban sehat. Data itu akan jadi dasar kami mengalokasikan bantuan pembangunan jamban tahun depan,” tambah Rizali.
Pelatihan ini merupakan bagian dari program prioritas Gubernur Kalimantan Selatan dalam menekan angka stunting yang masih di atas rata-rata nasional. Data Dinas Kesehatan Kalsel mencatat prevalensi stunting di provinsi ini mencapai 24,6 persen pada 2024.
Setelah pelatihan, para bidan akan turun ke lapangan selama tiga bulan ke depan. Mereka bertugas memverifikasi data rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak. Hasil verifikasi akan menjadi dasar pengajuan bantuan pembangunan jamban sehat ke pemerintah pusat melalui program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas).
Dinas PUPR Kalsel menargetkan seluruh desa di 12 kecamatan tersebut mencapai status ODF (open defecation free) pada akhir 2026. Saat ini, baru sekitar 40 persen desa di tiga kabupaten sasaran yang dinyatakan bebas buang air besar sembarangan.