BANJARMASIN — Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan menilai penegakan hukum di daerah belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan. Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel Hadi Rahman menyampaikan sorotan itu dalam acara Titik Temu di TVRI Kalimantan Selatan bertema "Wajah Baru Penegakan Hukum: Sudahkah Keadilan Menjadi Panglima?", Rabu (18/11).
Menurut Hadi, pelayanan prima kepada kelompok rentan menjadi salah satu cara memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan para penegak hukum. Ombudsman sendiri bertugas melakukan pencegahan dan pemberantasan maladministrasi di instansi pelayanan publik.
Maladministrasi Bisa Terjadi di Setiap Tahap Layanan
Hadi menjelaskan, maladministrasi di instansi pelayanan publik bisa muncul sejak awal masyarakat mengakses layanan, saat proses layanan berjalan, hingga tahap akhir ketika produk layanan diserahkan kepada pengguna.
Untuk mencegahnya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam konteks penegakan hukum, ada dua unsur yang perlu menjadi perhatian penyelenggara layanan.
"Integritas dan transparansi. Dua hal ini kiranya sangat penting untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang menjadi catatan dan sorotan masyarakat," ujar Hadi.
Integritas dan Keterbukaan Dorong Akses Keadilan
Jika integritas dan keterbukaan penegak hukum seperti kepolisian sudah sesuai standar pelayanan, menurut Hadi, kepercayaan publik akan meningkat. Dampaknya, akses masyarakat terhadap keadilan juga ikut terbuka lebih baik.
Bagi Ombudsman, keadilan tidak hanya dimaknai melalui tegaknya aturan hukum. Keadilan juga menyangkut bagaimana masyarakat memperoleh pelayanan yang adil, transparan, akuntabel, dan bebas maladministrasi.
Pengalaman masyarakat saat mengakses pelayanan publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap institusi negara, termasuk aparat penegak hukum.
Program Polisi Mendengar hingga Jumat Curhat Perlu Dipertahankan
Hadi menilai kepolisian perlu terus membangun kedekatan berkelanjutan dengan masyarakat. Contohnya melalui program Polisi Mendengar, Jumat Curhat, atau Subuh Keliling. Program-program itu sebaiknya dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut.
"Misal, polisi peduli terhadap kelompok rentan dengan memberikan pelayanan khusus antara lain kepada kelompok disabilitas, wanita hamil dan menyusui, serta para lanjut usia. Dengan demikian akan terbina hubungan yang semakin dekat antara polisi dengan masyarakat dimana masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, saran dan masukan untuk perbaikan," tambahnya.
Pelayanan dengan perlakuan khusus bagi kelompok rentan merupakan kewajiban penyelenggara pelayanan publik. Ketentuan itu juga menjadi amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
"Apabila kita mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anggota masyarakat tertentu (kelompok rentan) tanpa tambahan biaya, maka diyakini dapat mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat secara keseluruhan," tutup Hadi.