BATULICIN — Delapan inovasi yang diluncurkan Pemkab Tanah Bumbu menyentuh dua sisi sekaligus: pendapatan dan belanja daerah. Plt Kepala Bapenda Tanah Bumbu Wiwit Eka Dewi menyebut inovasi itu lahir dari sinergi perangkat daerah di bawah koordinasi TP2DD bersama Bank Kalsel dan sejumlah mitra strategis. Sebelumnya, Bupati Andi Rudi Latif membuka HLM bertema "Inovasi Tanpa Batas, Pelayanan Berkualitas" yang jadi forum evaluasi capaian digitalisasi hingga Triwulan III 2026.
Apa Saja 8 Inovasi yang Diluncurkan
Kedelapan inovasi itu adalah QRIS Dinamis, perluasan pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI), SP2D Online, Aksi Bepadah, Aksi Tegas, integrasi opsen pajak daerah, Tax Ratio berbasis Artificial Intelligence (AI), dan PETA Catering. Inovasi tersebut dirancang menutup celah di dua lini transaksi pemerintah daerah.
- QRIS Dinamis — pembayaran pajak dan retribusi lewat kode QR yang nominalnya menyesuaikan tagihan wajib pajak.
- Perluasan KKI — memperbesar pemanfaatan kartu kredit pemerintah untuk belanja daerah.
- SP2D Online — penerbitan surat perintah pencairan dana secara elektronik.
- Aksi Bepadah dan Aksi Tegas — program aksi pendukung percepatan digitalisasi daerah.
- Integrasi opsen pajak daerah — penyatuan data pungutan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
- Tax Ratio berbasis AI — penghitungan rasio pajak dengan bantuan kecerdasan artifisial.
- PETA Catering — layanan digital pendukung sektor katering.
Dua Rekor Pertama di Kalimantan Selatan
Dari delapan inovasi itu, dua di antaranya menempatkan Tanah Bumbu di posisi terdepan di tingkat provinsi. Wiwit menyatakan Tanah Bumbu menjadi pemerintah daerah pertama di Kalimantan Selatan yang bekerja sama dengan Bank Kalsel dalam penerapan QRIS Dinamis untuk pembayaran pajak. Tanah Bumbu juga disebut sebagai pilot project sekaligus pelopor integrasi opsen pajak daerah antara pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalsel.
Digitalisasi Dinilai Bukan Sekadar Ubah Cara Bertransaksi
Bupati Andi Rudi Latif, dalam sambutan yang dibacakan Plh Sekretaris Daerah Eryanto Rais, menilai digitalisasi menyentuh soal budaya kerja dan integritas aparatur. Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman, dan berkualitas. Dia juga menekankan digitalisasi memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah.
"Digitalisasi bukan hanya tentang perubahan cara bertransaksi, tetapi juga tentang perubahan budaya kerja, peningkatan integritas, dan penguatan kualitas pelayanan publik," tegasnya.
Pada sisi belanja, elektronifikasi transaksi diharapkan membuat pembayaran lebih tertib, efisien, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bupati meminta dukungan Bank Indonesia, perbankan, pemerintah pusat, Pemprov Kalimantan Selatan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem transaksi digital di Tanah Bumbu.
Ujian Berikutnya: Warga Dimudahkan Bayar Pajak
Seluruh upaya digitalisasi, menurut Bupati, harus bermuara pada kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Warga diharapkan semakin mudah membayar pajak dan retribusi, sekaligus lebih percaya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dia mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan digitalisasi sebagai budaya kerja dan bagian dari transformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu.