BANJARMASIN — Harapan itu disampaikan menyusul kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah yang memperjuangkan pembiayaan gaji pokok PPPK lewat APBN. Cakupannya tidak hanya untuk PPPK penuh waktu, tetapi juga paruh waktu.
Dari 3.967 PPPK di lingkungan Pemko Banjarmasin, sebanyak 1.822 orang berstatus paruh waktu dan 2.145 orang penuh waktu. Total belanja pegawai untuk kedua kelompok itu mencapai sekitar Rp180 miliar dalam satu tahun anggaran.
Rp180 Miliar yang Bisa Dialihkan ke APBN
Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar menyebut pengalihan beban gaji pokok ke APBN akan memberi ruang fiskal bagi daerah. Menurut dia, Pemko bisa menghemat belanja yang selama ini ditanggung APBD.
"Belanja pegawai untuk PPPK penuh waktu dan paruh waktu ini sekitar Rp180 miliar dalam satu tahun anggaran. Kalau ditanggung APBN, Kota Banjarmasin bisa menghemat biaya belanja tersebut," ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Mengapa Porsi Belanja Pegawai Jadi Sorotan
Pengalihan pembiayaan itu juga berpotensi membantu pemerintah daerah memenuhi ketentuan batas belanja pegawai dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Porsi belanja pegawai Pemko Banjarmasin saat ini berada di kisaran 37,3 persen.
Dengan memperhitungkan potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa), pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH), serta kekurangan transfer ke daerah, persentasenya diperkirakan turun menjadi sekitar 33 persen. Angka itu masih di atas ambang yang dinilai ideal.
Hitungan Baru: 29–30 Persen Jika APBN Mengambil Alih
Jika beban gaji pokok PPPK sebesar Rp180 miliar benar-benar dialihkan ke APBN, porsi belanja pegawai daerah diproyeksikan lebih rendah lagi, yakni sekitar 29–30 persen. Ichrom menilai posisi itu sudah sesuai dengan amanat undang-undang HKPD.
"Kalau Rp180 miliar tadi dibebankan ke APBN, kurang lebih bisa menjadi 29 sampai 30 persen untuk belanja pegawai. Itu sudah sangat ideal menurut undang-undang HKPD," jelasnya.
Bagi warga Banjarmasin, ruang fiskal yang terbuka berpotensi dialihkan ke belanja nonpegawai seperti infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Namun kepastiannya bergantung pada keputusan pemerintah pusat soal pembiayaan gaji pokok PPPK melalui APBN.