KALIMANTAN SELATAN — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis menyesuaikan, bukan dipotong, seiring pembenahan tata kelola oleh Badan Gizi Nasional. Realisasi penyerapan program itu sudah mencapai Rp173,2 triliun hingga 31 Oktober 2026, naik dari Rp153,19 triliun pada September.
Suahasil menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara CNBC Indonesia Financial Forum di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (19/11). Menurut dia, istilah yang tepat untuk menggambarkan penyusutan alokasi program adalah penyesuaian, bukan pemotongan.
Penurunan anggaran disebut sejalan dengan pembenahan tata kelola MBG yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga operasional program menjadi lebih efisien.
"Bukan ada potong-potong anggaran, enggak ada, tetapi dia (anggaran) menyesuaikan saja karena dengan tata kelola yang baik, dia menjadi lebih efisien," ujar Suahasil.
Kementerian Keuangan mencatat tren penyerapan anggaran MBG terus meningkat sejak Januari. Hingga 31 Oktober 2026, realisasinya mencapai Rp173,2 triliun.
Sebelumnya, realisasi penyerapan pada Agustus sebesar Rp134,19 triliun, lalu naik menjadi Rp153,19 triliun pada September. Angka Oktober melanjutkan kenaikan tersebut.
Kenaikan serapan itu terjadi di tengah pembenahan tata kelola yang tengah berjalan di BGN. Suahasil menempatkan penyesuaian anggaran sebagai konsekuensi wajar dari proses perbaikan yang berlangsung terus-menerus.
Suahasil merinci sejumlah langkah pembenahan tata kelola yang diterapkan BGN. Perubahan ini yang membuat kebutuhan alokasi anggaran ikut menyesuaikan.
Dengan pembenahan tersebut, kebutuhan alokasi anggaran turut menyesuaikan dan akhirnya dapat menurun sejalan dengan tata kelola yang membaik.
"Ini adalah contoh bagaimana proses perbaikan tata kelola itu berlangsung dengan continuous dan nanti kebutuhan anggarannya kemudian menyesuaikan saja," ujar Suahasil.
Bagi pemasok bahan pangan dan pengelola SPPG, penyesuaian anggaran berarti volume operasional mengikuti kalender hari sekolah, bukan lagi ritme harian penuh. Verifikasi dan validasi SPPG juga menentukan kelayakan unit untuk terus menerima penyaluran.
Penurunan alokasi tidak serta-merta mengurangi total belanja program, karena efisiensi justru menaikkan serapan riil per periode. Realisasi Oktober yang lebih tinggi dari September menunjukkan operasional tetap berjalan meski pagu menyesuaikan.
Pemerintah menempatkan efisiensi sebagai dasar penyesuaian, dengan evaluasi petugas dan validasi layanan sebagai instrumen kontrol. Bagi investor di sektor konsumsi dan jasa boga, arah belanja program ini menjadi indikator permintaan yang perlu dicermati tiap bulan.