TANAH BUMBU — Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani itu dihadiri para asisten, pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta sejumlah undangan. Wakil Ketua DPRD turut mendampingi jalannya sidang persetujuan penetapan program legislasi daerah untuk tahun anggaran berikutnya.
Persetujuan tersebut menutup tahap perencanaan perda untuk 2027. Seluruh daftar rancangan yang masuk dalam Propemperda telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, bukan disusun sebagai daftar terpisah dari dokumen perencanaan.
Bupati Andi Rudi Latif menyampaikan sambutan yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Eryanto Rais. Menurutnya, penyusunan Propemperda Tahun 2027 bermakna strategis karena selaras dan terintegrasi langsung dengan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2030.
Dokumen perencanaan itu berada di bawah payung Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yakni "BerAKSI Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan".
"Penyusunan Propemperda Tahun 2027 yang telah disetujui bersama memiliki makna yang sangat strategis karena selaras dan terintegrasi langsung dengan arah kebijakan pembangunan daerah," kata Eryanto saat membacakan sambutan bupati.
Setiap rancangan perda dalam Propemperda 2027—baik usulan inisiatif DPRD maupun prakarsa pemerintah daerah—dipetakan untuk menopang tujuh misi prioritas pembangunan. Pemetaan ini yang membuat daftar perda tidak sekadar kumpulan judul, tetapi punya kaitan langsung dengan target sektor.
Dengan disetujuinya Propemperda 2027, DPRD dan pemerintah daerah menyiapkan fondasi regulasi bagi program strategis daerah. Cakupannya mulai dari pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan, penataan ruang berwawasan lingkungan, pelestarian budaya lokal, hingga reformasi birokrasi berbasis digital.
Program-program itu disebut memiliki kepastian hukum dan dukungan penganggaran yang terukur. Bagi warga Tanah Bumbu, implikasi paling langsung ada pada layanan posyandu, sekolah, pasar, dan infrastruktur desa yang selama ini bergantung pada payung perda.
Bagi pelaku UMKM dan petani, dua misi yang menyebut ketahanan pangan serta penguatan usaha berbasis industri unggulan menjadi rujukan utama. Regulasi turunan yang lahir dari daftar ini akan menentukan skema pendampingan dan akses pasar mereka.
Persetujuan dalam paripurna menandai masuknya Propemperda 2027 ke tahap penyusunan rancangan oleh masing-masing pengusul. DPRD dan SKPD pemrakarsa kini memikul tugas menyiapkan naskah akademik serta draf pasal sebelum pembahasan tingkat pertama.
Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani memimpin langsung sidang penetapan tersebut. Tidak ada keterangan dalam bahan mengenai jumlah pasti rancangan perda yang masuk daftar 2027 maupun tenggat penyelesaian pembahasannya.