Anggota DPRD Kalsel Minta Pemprov dan 13 Kabupaten/Kota Perkuat Mitigasi Sebelum Banjir Melanda

Penulis: Yuda Pratama  •  Kamis, 19 November 2026 | 06:02:31 WIB
Anggota DPRD Kalsel Syaripuddin meminta Pemprov dan 13 kabupaten/kota memperkuat mitigasi bencana sebelum banjir melanda.

BANJARMASIN — Politikus yang akrab disapa Bang Dhin itu menilai pengalaman banjir yang pernah melanda sejumlah wilayah Kalsel harus jadi bahan evaluasi serius. Menurutnya, sistem pencegahan dan penanganan bencana belum cukup kuat menghadapi pola cuaca yang makin sulit diprediksi.

"Jangan sampai pemerintah baru sibuk ketika rumah warga sudah terendam, jalan terputus, dan masyarakat harus mengungsi," kata Syaripuddin dalam keterangannya.

Ia menekankan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama. Mitigasi mesti dijalankan sebelum bencana datang, bukan setelah kerugian terjadi.

Banjir Bukan Sekadar Soal Intensitas Hujan

Syaripuddin menolak cara pandang yang menyalahkan hujan setiap kali banjir terjadi. Persoalan banjir, ujarnya, juga bersumber dari kondisi daerah aliran sungai, perubahan tata guna lahan, sedimentasi, berkurangnya kawasan resapan air, serta kapasitas drainase yang terbatas.

"Pemerintah harus berani mengevaluasi kondisi lingkungan, tata ruang, daerah aliran sungai, dan infrastruktur pengendali banjir," ujarnya.

Wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap genangan, luapan sungai, longsor, dan gangguan akses transportasi perlu perhatian khusus. Pemetaan risiko yang diperbarui menjadi dasar penentuan prioritas penanganan.

Enam Langkah Mitigasi yang Diminta Segera Dijalankan

Anggota DPRD Kalsel itu meminta BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait memperkuat enam langkah mitigasi:

  • Memperbarui peta wilayah rawan bencana, termasuk identifikasi desa, permukiman, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur vital yang berpotensi terdampak.
  • Normalisasi drainase dan penanganan sungai secara terukur, mencakup pembersihan saluran air, perbaikan drainase rusak, dan penanganan sedimentasi berdasarkan kajian teknis.
  • Memperkuat sistem peringatan dini dengan mengintegrasikan informasi BMKG, pemantauan tinggi muka air, dan komunikasi pemerintah desa.
  • Memastikan kesiapan logistik dan jalur evakuasi, mulai dari perahu evakuasi, pangan, air bersih, obat-obatan, tempat pengungsian, hingga perlindungan kelompok rentan.
  • Memeriksa infrastruktur vital seperti jembatan, jalan penghubung antardesa, tanggul, jaringan air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
  • Menyiapkan anggaran dan mekanisme respons darurat, termasuk pembagian tanggung jawab antarinstansi dan prosedur penanganan cepat.

Warga Pedalaman dan Pesisir Hadapi Risiko Berlapis

Perhatian khusus diminta untuk masyarakat di wilayah pedalaman, bantaran sungai, pesisir, dan kepulauan, termasuk Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu. Daerah dengan akses transportasi terbatas menghadapi risiko tambahan saat cuaca ekstrem mengganggu mobilitas dan distribusi kebutuhan pokok.

"Ketika jalan terputus atau transportasi laut terganggu, akses pelayanan kesehatan, pendidikan, pangan, dan aktivitas ekonomi ikut terancam. Karena itu, mitigasi harus memperhatikan karakteristik setiap wilayah," jelasnya.

Syaripuddin mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas relawan, dan masyarakat membangun budaya kesiapsiagaan bersama. Pembangunan Kalsel, menurutnya, harus makin memperhatikan ketahanan lingkungan dan kemampuan daerah menghadapi perubahan pola cuaca.

"Hujan adalah fenomena alam yang tidak bisa kita hentikan. Tetapi risiko dan dampak bencana bisa kita kurangi melalui perencanaan yang baik, infrastruktur yang memadai, dan pemerintah yang siap bekerja sebelum keadaan menjadi darurat," tegasnya.

Ia menutup dengan penegasan bahwa negara harus hadir lewat tindakan pencegahan. "Jangan tunggu korban berjatuhan baru mengevaluasi," ucapnya.

Reporter: Yuda Pratama
Sumber: kalimantanpost.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top