BANJARMASIN — Pengurangan alokasi TKD sebesar Rp 226,9 triliun atau 24,7 persen mempersempit ruang fiskal pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Kalimantan Selatan. Dampak lanjutannya, dana pemerintah daerah yang biasa mengendap sebagai giro dan deposito di Bank Kalsel berpotensi ikut tertekan.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Dr. H. Ahmad Yunani, menilai keterkaitan antara pengelolaan keuangan daerah, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan penyaluran kredit membuat kebijakan fiskal pusat itu tak bisa diabaikan perbankan daerah.
Selama ini pemerintah daerah menjadi salah satu sumber dana penting bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) melalui penempatan giro maupun deposito. Ketika transfer pusat berkurang, ruang fiskal daerah menyempit dan arus kas yang mengalir ke perbankan ikut mengecil.
Ahmad Yunani memetakan tiga jalur tekanan yang perlu diwaspadai. Pertama, perlambatan pertumbuhan dana giro pemerintah daerah yang selama ini menjadi sumber pendanaan relatif murah bagi bank.
Kedua, meningkatnya kebutuhan pengelolaan likuiditas ketika pemerintah daerah harus memakai saldo kas untuk membiayai belanja rutin, pelayanan publik, dan pembangunan. Ketiga, perlambatan aktivitas ekonomi akibat penyesuaian belanja pemerintah yang berpengaruh pada permintaan kredit, kemampuan pembayaran debitur, hingga kualitas kredit perbankan.
"Pengurangan TKD bukan berarti secara otomatis menurunkan aset BPD. Namun, kondisi ini dapat mempersempit ruang pertumbuhan apabila tidak diimbangi diversifikasi sumber pendanaan," jelas Ahmad Yunani dalam kajiannya.
Persoalan ini perlu dicermati karena perekonomian Kalimantan Selatan masih berkaitan erat dengan belanja pemerintah, perdagangan, konstruksi, pertanian, pertambangan, dan sektor jasa. Penyesuaian belanja otomatis merambat ke rantai ekonomi yang lebih luas.
Menurut Ahmad Yunani, besarnya dampak tidak bisa dihitung hanya dari angka pemangkasan anggaran nasional. Diperlukan data porsi dana pemerintah daerah terhadap total DPK, rasio likuiditas, komposisi kredit, serta kecukupan modal Bank Kalsel untuk mengukur tingkat kerentanannya.
Perubahan kebijakan fiskal dinilai harus menjadi momentum mempercepat transformasi bisnis bank daerah. Ahmad Yunani menyebut lima strategi yang perlu diperkuat:
Kedekatan dengan pemerintah daerah memang menjadi kekuatan utama BPD. Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada dana APBD berubah menjadi titik lemah begitu kebijakan fiskal pusat bergeser.
Ke depan, menurut Ahmad Yunani, keberhasilan Bank Kalsel tidak cukup diukur dari besarnya dana pemerintah daerah yang dikelola. Kemampuan menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit produktif, menjaga kualitas aset, dan memberi kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah juga mesti menjadi ukuran utama.
Bank Kalsel dituntut bergerak dari pola bisnis yang bertumpu pada dana pemerintah menuju struktur pendanaan yang lebih beragam, sehat, dan berkelanjutan. Tantangan pemangkasan TKD bukan sekadar persoalan likuiditas jangka pendek, tetapi ujian terhadap ketahanan model bisnis bank daerah.