BANJARMASIN — Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin menyebut pihaknya tidak hanya memfasilitasi kantor pusat bagi BPR hasil konsolidasi, tetapi juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan di Aksel University. Fasilitas itu ditujukan bagi komisaris, direksi, hingga pegawai BPR yang tergabung dalam penggabungan.
Konsolidasi melibatkan BPR dari delapan wilayah: Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Tapin, Kotabaru, dan Tanah Laut. Kedelapan lembaga itu selama ini dikelola masing-masing pemerintah kabupaten.
Rencana penggabungan bukan keputusan mendadak. Fachrudin menyatakan pembahasan sudah berjalan sejak dua tahun lalu dan kini terus dimatangkan bersama Pemerintah Provinsi Kalsel serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut dia, konsolidasi diarahkan untuk menyehatkan kelembagaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat koordinasi bisnis. Harapannya, pelayanan publik ikut membaik.
"Sebagai bentuk dukungan konkret, Bank Kalsel siap memfasilitasi kebutuhan kantor pusat BPR hasil konsolidasi di Banjarmasin. Kami juga akan mendukung peningkatan kompetensi komisaris, direksi, dan pegawai BPR melalui program pelatihan di Aksel University," ujar Fachrudin.
Fachrudin menegaskan penggabungan kelembagaan tidak akan menghapus program pembiayaan yang sudah berjalan di masing-masing daerah. Program tersebut tetap berjalan dan disesuaikan dengan visi-misi kepala daerah serta kebutuhan masyarakat setempat.
Termasuk di dalamnya program pembiayaan dengan bunga nol persen bagi pelaku usaha. Ketentuan itu menjadi penanda bahwa konsolidasi tidak menghapus skema yang selama ini dinikmati warga di tiap kabupaten.
Gubernur Kalsel H. Muhidin menyatakan konsolidasi bertujuan memperkuat layanan permodalan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lembaga yang terintegrasi dengan pusat operasional di Banjarmasin dan jaringan kantor di kabupaten dinilai lebih mampu memberikan layanan pembiayaan yang terkoordinasi.
Muhidin menekankan karakteristik kebutuhan tiap daerah tetap diperhatikan. Jaringan kantor di kabupaten menjadi simpul layanan agar warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke ibu kota provinsi.
Penyusunan format kelembagaan dan mekanisme penggabungan tengah digodok dengan memperhatikan regulasi OJK. Transisi diharapkan berjalan mulus tanpa mengganggu keberlangsungan operasional BPR yang ada.
Fachrudin berharap konsolidasi membuka peluang sinergi yang saling menguntungkan. Pembagian peran bisnis yang jelas antara BPR dan Bank Kalsel dinilai penting agar keduanya saling mendukung dalam memperluas akses layanan keuangan dan pembiayaan produktif di Bumi Lambung Mangkurat.