BANJARMASIN — Rapat kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membahas kecukupan anggaran yang dialokasikan Pemprov Kalsel untuk tiap satuan kerja pada tahun anggaran 2027. Keluhan soal minimnya alokasi dana datang dari sejumlah SKPD yang merasa pagu anggaran tidak cukup menopang program yang sudah mereka susun.
Komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan ini menggandeng Bapenda Kalsel dan Bappeda Kalsel untuk memusyawarahkan ulang prioritas belanja daerah. Tujuannya agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak pada pembangunan dan kebutuhan warga.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengakui banyak SKPD yang menyampaikan kendala pendanaan dalam rapat tersebut. Menurutnya, persoalan itu perlu dicari jalan keluar bersama lintas instansi.
"Tapi kita yakin pemerintah pusat dapat berwelasasih melihat daerah Kalsel yang penghasil batubara ini. Saya ingin pemerintah juga membagi hasil berapapun jumlah yang di kalkulasi itu adalah haknya Kalsel," ujar Yani Helmi.
Politisi Golkar yang karib disapa Paman Yani ini menegaskan dana yang dikalkulasikan merupakan hak Pemprov Kalsel. Pihaknya berharap dana itu bisa mendukung pelaksanaan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, meski realisasinya bertahap.
Yani Helmi menegaskan pihaknya berharap ada kucuran dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk mengoptimalkan pendanaan SKPD. Menurutnya, pemotongan TKD membuat daerah kehilangan sebagian hak fiskalnya.
"Pemerintah Pusat kan ngutang sama Kalimantan Selatan, kan Transfer ke Daerah kita dipotong, jadi harapan kita kembalikan seperti biasanya," tandasnya.
Kepala BPKAD Kalsel Fatkhan menjelaskan, saat penetapan APBD 2026, TKD Kalsel sudah dipotong sebesar Rp2,179 triliun. Pemotongan itu nantinya akan direalisasikan kembali secara bertahap dan menjadi komitmen Menteri Keuangan era Purbaya Yudi Sadewa.
"Namun demikian kita tunggu kebijakan Menteri Keuangan yang baru terkait hak-hak daerah, tapi sampai sekarang masih tertahan di pemerintah pusat. Mudah-mudahan ada secercah harapan, TKD kita yang tertahan bisa direalisasikan pada saat kita on progres APBD 2027, sehingga bisa meakomodir program kegiatan yang sebelumnya tidak tercover melalui TKD pusat ke Kalsel," terangnya.
Fatkhan menyatakan pihaknya belum bisa memastikan kapan TKD akan mengucur ke daerah dalam waktu dekat. Pemprov Kalsel masih menunggu turunnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait TKD sebelum menyampaikan alokasi resmi ke publik.
"Kita tunggu Peraturan Menteri Keuangan, yang sampai saat ini belum turun, nanti kalau turun tentunya transparansi publik juga akan kita sampaikan terkait alokasi TKD yang sebenarnya Kalsel itu berapa, kita tunggu PMKnya," jelas Fatkhan.
Rapat sinkronisasi ini menjadi tahap awal penyusunan program kerja 2027 di lingkup Pemprov Kalsel. Hasil pembahasan bersama Bapenda dan Bappeda akan menjadi acuan penajaman pagu anggaran sebelum APBD 2027 dibahas lebih lanjut.