BANJARMASIN — Wajah birokrasi perizinan di Kalimantan Selatan bakal berubah total. Seluruh aplikasi pelayanan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan dilebur ke dalam satu platform tunggal bernama "super app", sebuah langkah konkret mengejar perbaikan peringkat kemudahan berusaha.
Tenaga Ahli Gubernur Kalsel Bidang Administrasi Umum, Ibnu Sina, mengungkapkan strategi ini lahir setelah evaluasi menyeluruh terhadap turunnya Indeks Kemudahan Berusaha provinsi. Tiga kabupaten/kota tercatat mengalami penurunan nilai dan berdampak langsung pada skor agregat di tingkat provinsi.
"Seluruh aplikasi pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan perizinan di berbagai SKPD, nantinya akan diintegrasikan dalam satu super app sehingga investor maupun masyarakat tidak perlu lagi mengunduh banyak aplikasi berbeda untuk mengakses layanan pemerintah," kata Ibnu Sina di Banjarmasin, Selasa.
Penurunan indeks tidak lepas dari faktor eksternal. Ibnu Sina menjelaskan, proses penerbitan sejumlah izin kategori risiko rendah dan menengah sempat terhambat akibat perbaikan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang berlangsung secara nasional.
"Saat itu memang terjadi perbaikan sistem OSS secara nasional sehingga berpengaruh terhadap layanan perizinan di berbagai daerah dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penilaian pelayanan," tuturnya.
Meski begitu, pemprov menilai gangguan teknis bukan satu-satunya biang kerok. Evaluasi internal terus berjalan bersama pemerintah kabupaten/kota untuk membenahi pelayanan sesuai kewenangan masing-masing.
Langkah mengintegrasikan layanan ini bukan pekerjaan dari nol. Sebelumnya, Pemprov Kalsel telah meluncurkan aplikasi Bekantan untuk mendukung percepatan pelayanan perizinan. Super app kini dirancang sebagai payung besar yang merangkum seluruh inovasi digital yang sudah berjalan.
Integrasi ini diyakini bukan sekadar soal efisiensi administrasi. Kepastian dan kemudahan yang didapat investor diharapkan mampu memperkuat daya saing Kalimantan Selatan dalam menarik modal dan menumbuhkan usaha baru.
Di tengah tekanan perbaikan indeks, ada kabar baik yang layak dicatat. Pemprov Kalsel bersama Pemerintah Kota Banjarmasin menerima pengakuan sebagai instansi tanpa catatan maladministrasi dalam pelayanan publik.
Capaian ini menjadi fondasi penting. Artinya, meskipun skor kemudahan berusaha menurun, integritas dan kepatuhan prosedural aparatur tidak diragukan. Perbaikan kini lebih difokuskan pada aspek kecepatan dan kemudahan akses, bukan pembenahan perilaku.
"Pemprov Kalsel optimistis berbagai langkah perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan Indeks Kemudahan Berusaha Kalimantan Selatan pada penilaian mendatang sekaligus memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap pelayanan pemerintah daerah," ujar Ibnu Sina.
Pemerintah daerah menargetkan perbaikan signifikan pada periode penilaian berikutnya. Semua mata kini tertuju pada seberapa cepat super app bisa dioperasikan penuh dan apakah tiga daerah yang anjlok mampu segera bangkit.