BANJARMASIN — Politikus dari Fraksi PKS itu menegaskan bahwa asrama mahasiswa merupakan aset daerah yang menjadi wujud tanggung jawab pemerintah dalam menunjang pendidikan warga Kalsel. Menurutnya, bangunan dan fasilitas yang ada harus terus dirawat agar layak huni dan memberikan rasa aman bagi penghuninya.
Habib Hamid meminta Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel untuk segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh aset asrama milik pemprov. Pendataan itu mencakup kondisi fisik bangunan, kelengkapan fasilitas, hingga kebutuhan rehabilitasi yang bersifat mendesak.
“Jangan sampai asrama mahasiswa luput dari perhatian. Fasilitas yang disediakan pemerintah harus benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman bagi mahasiswa,” ujarnya belum lama tadi.
Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kalsel itu juga menyoroti masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD 2026. Menurutnya, besarnya angka SiLPA mengindikasikan masih banyak program yang belum berjalan optimal sehingga perencanaan anggaran perlu dievaluasi secara serius.
“Saya berharap pemerintah daerah menjadikan evaluasi pelaksanaan APBD 2026 sebagai bahan perbaikan dalam menyusun APBD 2027, termasuk memastikan kebutuhan pemeliharaan aset daerah seperti asrama mahasiswa tidak lagi terabaikan,” tegasnya.
Habib Hamid optimistis, dengan penyusunan anggaran yang lebih realistis dan berbasis kebutuhan, kualitas belanja daerah dapat meningkat. Ia menekankan bahwa anggaran yang sudah dialokasikan harus terserap secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menambahkan, langkah ini juga diharapkan mampu menekan angka SiLPA serta meningkatkan pelayanan pemerintah kepada mahasiswa asal Kalimantan Selatan yang tengah menempuh pendidikan di luar daerah.