BANJARMASIN — Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 di Kalimantan Selatan memasuki babak krusial. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel secara spesifik meminta agar belanja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat tetap dilindungi, meski kondisi fiskal daerah sedang tertekan.
Banggar meminta pemerintah daerah menguji ulang dasar perhitungan dua komponen utama: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akhir 2026 dan proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH) 2027. Kedua variabel ini dinilai menjadi penentu seberapa lebar ruang fiskal provinsi tahun depan. Jika perhitungannya keliru, dampaknya bisa langsung terasa pada belanja pelayanan publik.
“Penurunan DBH dari pusat tidak boleh jadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan dasar,” tegas HM Syaripuddin dalam keterangannya, pekan lalu.
Banggar merumuskan sejumlah rekomendasi. Pertama, belanja pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pengadaan alat kesehatan, serta sarana sekolah wajib dikecualikan dari skema pemangkasan. Kedua, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus digenjot tanpa membebani warga.
Hasil kajian awal mengidentifikasi potensi tambahan PAD mencapai Rp 477,8 miliar. Angka ini berasal dari intensifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi sistem pemungutan, serta penagihan aktif terhadap penerimaan yang belum tergarap. Syaripuddin menekankan angka tersebut masih bersifat estimasi dan memerlukan validasi bersama TAPD serta perangkat daerah terkait.
Banggar juga mengingatkan agar seluruh angka dalam dokumen KUA-PPAS diselaraskan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini untuk menghindari perbedaan data yang kerap memicu perdebatan panjang saat pembahasan berlangsung.
“Di tengah keterbatasan fiskal yang dipengaruhi faktor di luar kendali daerah, PAD harus dioptimalkan secara serius. Pada saat yang sama, belanja yang menyentuh kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkas Syaripuddin.