BANJARMASIN — Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Selatan pada Kamis (9/7) menjadi panggung bagi tujuh fraksi untuk menyampaikan sikap politik mereka terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Meski semuanya menyetujui, sejumlah catatan kritis mengemuka, mulai dari persoalan realisasi belanja modal hingga tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Fraksi Partai Golkar, melalui juru bicara Syarifah Rugayah, secara spesifik menyoroti realisasi belanja modal yang dinilai belum optimal, terutama untuk pembangunan jalan dan jaringan irigasi. Fraksi ini mendorong Pemprov untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan BPK serta mengendalikan SiLPA agar berada di bawah 10 persen.
“Kami juga meminta adanya audit kepegawaian guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi ketergantungan terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),” ujar Syarifah dalam sidang paripurna.
Fraksi NasDem yang diwakili Umar Sadik menekankan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditingkatkan, dan pendapatan transfer dari pusat perlu dioptimalkan. Sementara itu, Fraksi PKB lewat Aulia Azizah membawa isu yang lebih dekat ke masyarakat: dampak kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap daya beli.
PKB mendorong pengendalian inflasi yang lebih kuat, menjaga ketahanan pangan, dan memberikan perlindungan bagi kelompok rentan seperti petani, nelayan, buruh, serta pelaku UMKM. “Hasil pembangunan harus bisa dinikmati secara merata oleh seluruh warga Kalsel,” tegas Aulia.
Fraksi PKS melalui Firman Yusi memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Kalsel mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Namun, capaian ini justru harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Senada, Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (gabungan Demokrat, PPP, dan PDIP) yang diwakili Muhammad Syaripuddin mengingatkan bahwa masih ada temuan BPK yang harus segera ditindaklanjuti. Fraksi ini juga mendorong optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai sumber PAD dan penguatan sistem pengendalian intern.
Fraksi Gerindra, melalui Habib Yahya Assegaf, mengingatkan bahwa tingginya pendapatan daerah harus diimbangi dengan belanja yang berkualitas. Gerindra secara khusus meminta evaluasi terhadap tingginya angka SiLPA dan peningkatan kualitas perencanaan program.
“Kami juga meminta penguatan indikator kinerja Bank Kalsel dan BUMD, serta penyelesaian rekomendasi BPK secara konsisten,” tambah Habib.
Sementara itu, Fraksi PAN yang disampaikan Rais Ruhayat menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan. PAN meminta pemanfaatan SiLPA untuk program prioritas tahun anggaran berikutnya dan evaluasi terhadap perangkat daerah dengan tingkat penyerapan anggaran rendah.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, menutup paripurna dengan pernyataan tegas. Seluruh masukan dari fraksi akan menjadi perhatian dalam pembahasan selanjutnya. “Benang merahnya, ke depan pengawasan akan lebih ketat. Kami meminta program-program yang dijalankan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.