KALIMANTAN SELATAN — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyatakan bahwa pemerintah pusat menempatkan sektor pertanian sebagai fondasi utama ketahanan pangan nasional. Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, ia menekankan bahwa penyuluh pertanian memiliki peran strategis yang belum dioptimalkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.
"Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap sektor pertanian sebagai salah satu fondasi ketahanan pangan nasional," ujar Tomsi Tohir.
Tomsi menilai penyuluh pertanian adalah aktor kunci yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan petani di lapangan. Tanpa dukungan optimal terhadap mereka, program-program ketahanan pangan berisiko berjalan setengah hati.
Ia mendorong agar para kepala daerah tidak hanya menjadikan penyuluh sebagai pelaksana teknis, tetapi juga mitra strategis dalam merumuskan kebijakan pertanian lokal. Menurutnya, pendekatan ini akan mempercepat adopsi teknologi dan metode tanam modern di kalangan petani.
Dorongan ini muncul di saat pemerintah menargetkan peningkatan produksi pangan pokok untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan global. Kementerian Pertanian sebelumnya mencatat perlunya tambahan tenaga penyuluh di sejumlah daerah lumbung padi.
Sekjen Kemendagri menambahkan bahwa penyuluh harus dilibatkan dalam perencanaan alokasi pupuk bersubsidi dan distribusi bibit unggul. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tepat waktu.
Tomsi meminta agar pemerintah daerah segera menginventarisasi jumlah dan kompetensi penyuluh di wilayah masing-masing. Ia juga mengingatkan agar anggaran untuk kegiatan penyuluhan tidak dipotong di tengah tahun fiskal.
"Para penyuluh adalah garda terdepan. Jika mereka lemah, maka ketahanan pangan kita akan rapuh," tegas Tomsi. Ia berharap instruksi ini ditindaklanjuti dengan aksi konkret, bukan sekadar seremonial.
Pernyataan Sekjen Kemendagri ini sejalan dengan arahan Presiden dalam rapat terbatas tentang ketahanan pangan beberapa waktu lalu. Pemerintah tengah mendorong program intensifikasi lahan dan diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menyerap sekitar 29 persen tenaga kerja nasional. Namun, produktivitasnya kerap terhambat oleh minimnya akses petani terhadap informasi teknis dan pasar. Peran penyuluh diharapkan dapat menjembatani kesenjangan ini.