KALIMANTAN SELATAN — Jakarta – Praktik kecurangan dalam ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) disebut telah menggerogoti pendapatan negara dalam jumlah yang sangat besar. Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fithra Faisal, mengungkapkan bahwa sejak 1991 hingga 2024, Indonesia kehilangan sekitar Rp 15.400 triliun akibat under-invoicing (pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari seharusnya) dan transfer pricing (pengalihan laba ke negara lain).
"Kalau bandingkan dengan GDP kita di tahun lalu 2025 yang hampir Rp 24.000 triliun, artinya Rp 15.400 triliun itu setara dengan 64% dari GDP kita," kata Fithra dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia, Selasa (26/5/2026).
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dibentuk atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Fithra menjelaskan bahwa presiden melihat perlunya konsolidasi dalam tata kelola ekspor dan impor. Pasalnya, praktik curang tidak hanya terjadi di sisi ekspor, tetapi juga impor melalui over-invoicing (pelaporan nilai impor lebih tinggi).
Fithra menambahkan, pembentukan BUMN ini juga menjadi jawaban atas tekanan global yang berdampak pada nilai tukar rupiah dan kinerja perusahaan. "Justru ini adalah dalam konteks membalikkan keadaan-keadaan tersebut," ujarnya.
Pada tahap awal, PT DSI akan fokus mengelola tiga komoditas strategis: minyak sawit mentah (CPO), nikel ferroalloys, dan batu bara. Nilai ekspor ketiganya mencapai US$ 65 miliar. Fithra menyebut, jika tata kelola diperbaiki, tambahan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 0,8 persen.
"Artinya kalau misalnya kita melihat kemarin pertumbuhan kita di kuartal pertama 5,6 persen, seharusnya kita sudah lebih dari 6 persen," ungkapnya.
Dari sisi nilai tukar, simulasi menunjukkan rupiah berpotensi menguat. Dalam skenario baseline, apresiasi diperkirakan mencapai 130 basis poin dalam beberapa bulan ke depan. Jika pengelolaan berjalan optimal, Fithra memproyeksikan rupiah bisa menguat hingga 500 basis poin tahun depan, dan mencapai 900 basis poin pada 2028.
Pemerintah kini tengah menyiapkan regulasi turunan agar PT DSI segera beroperasi penuh. Langkah ini diharapkan menjadi titik balik dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang selama ini bocor akibat praktik kecurangan ekspor-impor.