BANJAR — Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, menyatakan kondisi kekeringan saat ini tergolong sedang. Meski begitu, beberapa wilayah sudah menyentuh status krisis air bersih dan membutuhkan penanganan cepat.
Warga yang membutuhkan suplai air bersih dapat menyampaikan laporan melalui pemerintah desa. Pembakal selanjutnya mengajukan permohonan bantuan secara resmi kepada BPBD Kabupaten Banjar untuk mendapatkan distribusi air.
Tiga Kecamatan Jadi Titik Krisis Utama
Kecamatan Beruntung Baru, Tatah Makmur, dan sebagian Martapura Timur menjadi wilayah paling terdampak. Sumur-sumur di kawasan tersebut mulai mengering sehingga akses air bersih bagi warga semakin terbatas.
Dari 58 desa yang terdampak, seluruhnya tersebar di 12 kecamatan. Jumlah itu menempatkan Kabupaten Banjar sebagai salah satu wilayah di Kalimantan Selatan yang paling terpukul musim kemarau kali ini.
Hujan Turun, Tapi Warga Diminta Tetap Waspada
Hujan telah turun di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Banjar, dalam beberapa hari terakhir. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor, Ota Welly Jenny Thalo, mengingatkan masyarakat tetap mewaspadai kekeringan karena hujan alami diprediksi baru lebih banyak terjadi pada November.
Peringatan itu berarti kebutuhan air bersih warga berpotensi belum sepenuhnya pulih dalam waktu dekat. Distribusi air dari BPBD masih menjadi tumpuan utama bagi desa-desa yang sumurnya sudah tidak lagi mengeluarkan air.
Karhutla Meningkat di Empat Kecamatan
Dampak musim kemarau juga terlihat dari meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan terakhir. BPBD Kabupaten Banjar mencatat sejumlah kejadian karhutla terjadi di Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, Martapura Barat, dan sebagian Cintapuri.
Kemunculan titik api di empat kecamatan itu menambah beban penanganan BPBD yang sekaligus menyalurkan air bersih ke puluhan desa. Dua persoalan tersebut berjalan bersamaan selama puncak kemarau.
Warga di wilayah krisis diminta segera melapor ke pemerintah desa begitu pasokan air di lingkungannya menipis. Laporan itu menjadi dasar pengajuan distribusi air resmi ke BPBD Kabupaten Banjar.
