Komisi III DPRD Kalsel Bahas Target Pendapatan UPTD Konstruksi dan Pemerataan Air Bersih di Banjarbakula

Penulis: Wahyudi Santoso  •  Sabtu, 14 November 2026 | 08:31:31 WIB
Rapat kerja Komisi III DPRD Kalsel membahas target pendapatan UPTD Laboratorium Konstruksi dan pemerataan air bersih di Banjarbakula.

BANJARMASIN — Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menilai kapasitas pengujian konstruksi belum sepenuhnya tergarap sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), UPTD Laboratorium Konstruksi, dan Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula, pembahasan dibagi ke dua isu: pendapatan dari sektor pengujian dan pemerataan layanan air bersih.

Rapat berlangsung di Banjarmasin, Kamis (12/11/2026), dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel H. Achmad Maulana. Menurutnya, peluang peningkatan pendapatan dari laboratorium konstruksi sudah teridentifikasi sejak tahun 2025.

Pengadaan Peralatan Rp1 Miliar Disepakati untuk 2026

Komisi III menyepakati pengadaan peralatan UPTD Laboratorium Konstruksi melalui anggaran Dinas PUPR pada 2026 dengan nilai sekitar Rp1 miliar. Rencana awal hanya satu set peralatan, namun realisasinya disesuaikan menjadi dua unit.

"Sejak tahun 2025, UPTD Konstruksi telah melihat peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui penambahan peralatan. Bahkan, telah disepakati pengadaan peralatan pada tahun 2026 melalui anggaran Dinas PUPR sekitar Rp1 miliar," ujar Achmad Maulana.

Dua unit alat yang dipilih dinilai paling mendesak untuk menunjang kelancaran pelayanan. Penambahan peralatan itu diharapkan memperluas kapasitas pengujian, sehingga volume pekerjaan yang bisa ditangani bertambah dan kontribusi ke kas daerah ikut naik.

Mengapa Peralatan Jadi Kunci Pendapatan Daerah

Laboratorium konstruksi bergantung pada kelengkapan sarana dan prasarana. Tanpa peralatan memadai, kapasitas pengujian terbatas dan potensi pendapatan dari jasa pengujian tidak bisa dimaksimalkan.

Achmad menekankan pentingnya peningkatan fasilitas penunjang pelayanan sebagai jalan mendongkrak PAD. Dukungan infrastruktur ini, katanya, merupakan komitmen yang sudah berjalan sejak peluang tersebut dipetakan dua tahun sebelumnya.

Pemerataan Air Bersih di Banjarbakula Masih Jadi PR

Selain soal pendapatan, rapat menyoroti pemerataan akses layanan air bersih bagi masyarakat di kawasan Banjarbakula. BPAM Banjarbakula dilibatkan dalam pembahasan karena wilayah layanannya mencakup Banjarmasin, Banjarbaru, dan sekitarnya.

Belum ada rincian target maupun jadwal penanganan yang disebut dalam rapat tersebut. Komisi III DPRD Kalsel memastikan isu pemerataan layanan air bersih tetap menjadi bagian pengawasan dewan terhadap mitra kerjanya di bidang pekerjaan umum.

Dua unit peralatan laboratorium konstruksi menjadi langkah awal yang disepakati. Tahap berikutnya adalah realisasi pengadaan melalui anggaran Dinas PUPR pada 2026, dengan pengawasan agar target pendapatan daerah dapat tercapai.

Reporter: Wahyudi Santoso
Sumber: kalimantanlive.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top