TANJUNG — Sebanyak 143 peserta mengikuti Sosialisasi Layanan dan Pembinaan Paralegal Posbankum Desa dan Kelurahan Tahun 2026. Peserta terdiri dari perwakilan paralegal 131 desa dan kelurahan, ditambah perwakilan 12 kecamatan se-Kabupaten Tabalong. Kegiatan berlangsung di Balai Rakyat H. Dandung Suchrowardi, Komplek Pendopo Bersinar, Kelurahan Pembataan.
Pembinaan menyasar keterampilan teknis para paralegal. Materi mencakup mediasi, penyuluhan hukum, penanganan perkara sederhana, hingga penyusunan dokumen hukum. Dua narasumber didatangkan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.
Bupati Tabalong H. Muhammad Noor Rifani menegaskan manfaat hukum harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara, menurut dia, memiliki kedudukan sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan serta kepastian hukum tanpa terkecuali.
"Namun dalam kenyataannya, masih terdapat masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu dan rentan, yang menghadapi keterbatasan dalam memperoleh informasi, konsultasi, maupun layanan bantuan hukum ketika berhadapan dengan persoalan hukum," ujar Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan Abu Bakar Sidiq.
Kehadiran Posbankum di tingkat desa dan kelurahan dipandang sebagai sarana pelayanan hukum yang dekat dengan warga. Pos ini diharapkan mempermudah masyarakat mendapat bantuan awal, mendorong penyelesaian sengketa lewat konsultasi dan mediasi sesuai peraturan perundang-undangan, sekaligus membangun kesadaran hukum.
Panitia Pelaksana Sosialisasi, Raudatul Jannah, menyebut kegiatan ini sebagai langkah nyata melaksanakan program prioritas reformasi hukum pada Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya memperluas akses keadilan yang cepat, mudah, dan gratis bagi masyarakat miskin maupun kelompok rentan.
"Melalui pembinaan ini, para paralegal dibekali keterampilan teknis mulai dari mediasi, penyuluhan hukum, penanganan perkara sederhana, hingga penyusunan dokumen hukum," kata Raudatul.
Para paralegal diharapkan menjadi garda terdepan menangani kasus non-litigasi atau memberikan rujukan tepat kepada advokat dan pemberi bantuan hukum. Dengan begitu, sengketa di tengah masyarakat dapat diselesaikan secara mandiri, bijak, dan damai melalui musyawarah di luar pengadilan.
Sebaran peserta mencerminkan jangkauan layanan yang hendak dibangun Pemkab Tabalong. Dari 131 desa dan kelurahan, tiap wilayah mengirim perwakilan paralegal yang akan menjadi ujung tombak di tingkat akar rumput. Perwakilan 12 kecamatan melengkapi struktur koordinasi layanan.
Pemkab Tabalong menempatkan pembinaan ini sebagai bagian dari penguatan layanan publik di bidang hukum. Warga yang sebelumnya harus menempuh jarak jauh untuk berkonsultasi kini punya titik layanan lebih dekat di kampung masing-masing.